Israel Tolak Syarat Perundingan Langsung

JERUSALEM, KOMPAS.com - Para pejabat Israel, Senin, menolak setiap prasyarat menjelang satu undangan internasional bagi perundingan langsung dengan Palestina yang menyerukan pembekuan penuh pembangunan permukiman.

Pernyataan-pernyataan mereka muncul saat Washington tampaknya hampir mencapai kesepakatan bagi dimulainya kembali perundingan-perundingan langsung setelah berbulan-bulan diplomasi ulang alik yang sejauh ini gagal meyakinkan Palestina untuk melakukan perundingan langsung. "Israel siap memulai perundingan-perundingan langsung segera, tetapi tanpa prasyarat-prasyarat," kata seorang pejabat Israel kepada AFP.

"Namun Palestina, yang kehilangan waktu yang berharga karena menolak dimulainya kembali kontak-kontak langsung ini, akan mengajukan segala masalah yang mereka ingin bicarakan di meja perundingan," katanya.

Kelompok kuartet diplomatik, yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia, diperkirakan akan mengumumkan untuk mengundang kedua pihak memulai kembali perundingan langsung yang terhenti akhir tahun 2008.

Palestina mengatakan, pihaknya akan mengikuti satu pernyataan kelompok empat (kuartet) yang dikeluarkan di Moskow, Maret, yang menyerukan Israel menghentikan pembangunan permukiman dan dilakukan perundingan langsung untuk mengantar pada satu perjanjian perdamaian akhir dalam dua tahun. Mereka menolak tekanan AS selama beberapa bulan untuk memulai kembali perundingan, dengan menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak serius bagi pembentukan sebuah negara Paletina di tanah-tanah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967.

Palestina Minggu malam bertemu dengan wakil utusan AS George Mitchell, David Hale, untuk membicarakan draf akhir pernyataan itu.

"Ada kemajuan sampai pada masalah ini," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina kepada AFP menyusul perundingan-perudingan di kota Ramallah, Tepi Barat. "Sikap resmi Palestina akan diumumkan ke publik setelah pernyataan Quartet."

Israel berulang-ulang menyerukan perundingan langsung tetapi menolak penghentian sepenuhnya kegiatan permukiman, yang dianggapnya satu "prasyarat" tetapi menurut Palestina ini adalah bagian dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kehadiran sekitar 500.000 warga Israel di lebih dari 120 permukiman yang tersebar di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem timur, adalah salah satu dari masalah-masalah yang paling mengganjal dalam konflik yang berlangsung puluhan tahun itu.

Media Israel melaporkan bahwa satu forum tujuh anggota penting kabinet telah memutuskan akan menolak pernyataan kuartet, yang mungkin menyerukan Israel memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman di Tepi Barat, yang akan berakhir September, selama 10 bulan lagi.

Palestina menolak pembekuan sebagian itu sebagai tidak memadai karena tidak termasuk di Jerusalem timur yang berpenduduk mayoritas warga Arab yang Israel rebut tahun 1967 dan dicaplok menjadi ibu kotanya. Palestina menganggap Jerusalem timur sebagai ibu kota negara mereka kelak.

AS sedang berusaha dalam 18 bulan belakangan ini untuk memulai kembali proses perdamaian, yang menganggap sebagai tujuan penting kebijakan luar negeri yang akan membantu memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim. Kedua pihak memulai perundingan tidak langsung yang ditengahi AS, Mei, setelah perundngan tatap muka pertama gagal ketika Israel melacarakan serangan tiga pekan di Gaza, pada Desember 2008 dalam usaha menghentikan serangan roket para pejuang Hamas dari wilayah itu.

Hamas, yang bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi itu, memperingatkan Abbas agar tidak melakukan perundingan dengan Israel termasuk dalam satu pernyataan akhir pekan, yang ditandatangani 10 kelompok garis keras lainnya yang berpangkalan di Suriah.

Pendemo Minta Bendera Merah Putih Tak Diturunkan dari Pagar Kedubes Malaysia

Foto: Didi Syafirdi/detikcom

Jakarta - Kericuhan di depan kantor Kedubes Malaysia akhirnya mereda setelah Ketua Umum Laskar Merah Putih Edy Hartawan menenangkan massanya. Para laskar pun kembali berdemo dengan tenang.

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang itu tidak lagi mendorong-dorong polisi yang berjaga di depan kantor kedutaan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (16/8/2010).

Namun mereka melanjutkan orasi dengan damai. Tak lama, massa pun membubarkan diri sambil menyanyikan lagu 'Berkibarlah Benderaku'.

Sebelum meninggalkan lokasi demo, orator demo, Ari, meminta pihak Kedubes Malaysia tidak menurunkan bendera merah putih yang dipasang di pagar kedutaan. Jika diturunkan, Ari mengancam akan membawa massa yang lebih besar.

"Bendera jangan diturunkan, kalau diturunkan, besok kita akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar," kata Ari.

Saat ini para demonstran yang tadinya memenuhi jalur lambat Jalan HR Rasuna Said arah menteng, di depan Kedutaan Malaysia, telah pergi. Jalur yang sebelumnya ditutup, kini sudah normal kembali.

(ken/fay)

Wasit Jimmy: "Presiden pun Tak Bisa Ganti Saya "

Mohammad Resha Pratama - detiksport

Solo - Wasit Jimmy Napitupulu angkat bicara soal intervensi yang dilakukan Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang Riatmodjo di tengah pertandingan final Piala Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Minggu (1/8/2010).

Jimmy adalah wasit yang memimpin pertandingan tersebut dan di akhir babak pertama diminta mundur oleh Alex karena dinilai tidak bagus. Kapolda khawatir suporter tidak puas, marah, lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Permintaan polisi nomor satu di Jawa Tengah itu tidak dikabulkan. Jimmy pun tak mau disuruh berhenti dan terus bertugas sampai pertandingan selesai dengan aman.

Berikut petikan wawancara dari salah satu wasit terbaik Indonesia itu terkait insiden tersebut:

T: Apa sebenarnya yang diinginkan Kapolda Jateng kepada Anda?

J: Dia (Kapolda Jateng, Alex B Riatmodjo) hanya mengatakan wasit Jimmy harus diganti. Sekarang pengawas pertandingan tidak bisa mengganti saya. Itu peraturan.

T: Lantas siapa yang berhak mengganti Anda?

J: Yang berhak mengganti wasit itu adalah wasit itu sendiri. Kalau saya tidak sanggup lagi, kalau saya pincang, saya keram, atau saya sakit perut dengan pemeriksaan dari dokter dan ada surat dari dokter yang mengatakan saya perlu diganti, baru saya boleh diganti. Selama masih mampu memimpin pertandingan tidak seorang pun yang bisa mengganti wasit termasuk presiden.

Jangankan presiden, masuk ke dalam lapangan tanpa seizin saya pun tidak boleh. Itu sebabnya, BLI (PT Liga Indonesia) pun tidak bisa ikut campur, tidak bisa intervensi saya. Pengawas pertandingan juga tidak berhak mengganti saya.

T: Bagaimana kalau seandainya Anda sampai diganti?

J: Kalau saya sampai saya diganti saya akan lapor FIFA. Betul, saya akan lapor FIFA karena di sini saya bisa. Saya akan lapor AFC, saya akan lapor FIFA karena saya tidak cedera tidak sakit tapi diganti.

T: Apakah PP sempat meminta kepada anda agar diganti?

J: Nggak. PP (Pengawas Pertandingan) hanya menanyakan apakah kau masih siap? Saya jawab siap. "Kalau begitu lanjutkan, saya dukung kau," kata PP.Setelah itu ada perundingan antara BLI (PT Liga Indonsia), Kapolda, dan Komite wasit. Kemudian ditanyakan bagaimana solusinya. Wasit lalu dipanggil.

T: Setelah itu apa yang terjadi?

J: Kapolda mengatakan kepada saya? "Apakah anda bisa memimpin lebih baik lagi di babak kedua?" Terus saya tanya, "Kesalahan saya apa pak?" Katanya, "Kamu tadi tidak lihat kalau pemain nomor sembilan mendorong wajah salah satu lawannya."Lalu saya jawab, "Kalau saya lihat pasti saya hukum." Saya manusia. Selagi saya tidak lihat saya tidak tahu apa yang saya tidak lihat.

Oke itu satu. Sekarang giliran saya yang bicara. Piala Dunia antara Jerman lawan Inggris. Inggris membuat gol tapi tidak disahkan oleh wasit. Diganti nggak wasitnya? Ada polisi intervensi? Tidak ada!

T: Kapolda mengatakan di hadapan televisi nasional, kalau anda bersedia memperbaiki kekeliruan di babak pertama. Apakah ada pembicaraan seperti itu?

J: Saya tidak bilang memperbaiki kekeliruan tapi saya bilang akan memperbaiki penampilan dan performa saya. Kalau saya keliru, berarti saya tahu dong kalau saya salah.

T: Apakah anda merasa diintervensi?

J: Kalau saya merasa tidak diintervensi kenapa Kapolda meminta saya diganti? Tapi saya tidak mau. Anda-anda, saya-saya. Selagi dalam pertandingan sepakbola dan saya memimpin saya tidak akan mau diganti. Saya profesional dalam menjalankan tugas saya.

T: Apakah anda terbebani dengan kejadian ini?

J: Tidak ada. Saya tidak terpengaruh dengan orang di luar. Yang penting saya konsentrasi di dalam lapangan. Mau apa kata suporter di luar, saya tidak peduli. Saya adalah Jimmy.

T: Apa kejadian seperti ini pantas dalam sepakbola?

J: Tidak boleh. Saya katakan ini tidak sehat. Pertandingan ada aturannya sendiri. Kita kenal hukum. Dalam hukum juga dikenal lex specialis derogat lex generalis.Bahwa peraturan khusus tidak boleh di bawa ke peraturan umum. Dalam sepakbola sudah ada aturannya. Pemain salah, kartu kuning, kartu merah. Dilanjutkan ke Komisi Disiplin kemudian didenda. Itu sudah aturannya.

T: Sebelumnya anda pernah mengalami kejadian seperti ini?Ini pertama kali. Tapi dua bulan lalu dia (Kapolda) justru ngasih saya hadiah Rp 5 juta karena katanya saya bagus mimpin pertandingan Persiba vs Persijap.Dikasihnya saya lima juta.

AS Janjikan Normalisasi Bagi Kopassus

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan segera memulihkan kembali kerja sama antarpasukan khusus militer kedua negara, terutama Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).

Hal itu disampaikan Komandan Pasukan Khusus Komando Pasifik AS Laksamana Muda Sean A. Pybus saat diterima Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung melalui keterangan tertulis yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Pybus menyampaikan menyampaikan apresiasi terhadap Reformasi Internal TNI yang sudah berjalan dengan sangat baik.

Ia juga mengapresiasi peran TNI dalam membantu Polri memberantas terorisme. Pybus juga memuji kapabilitas TNI dalam penanganan masalah keamanan nasional sehingga stabilitas regional wilayah Asia Tenggara tetap terpelihara.

Dirinya berjanji berupaya ke berbagai pihak di Amerika Serikat khususnya melalui Kongres dan para Senator AS bahwa TNI pada umumnya dan utamanya Satuan Khusus TNI adalah mitra strategis bagi AS guna menjamin stabilitas keamanan kawasan yang memberi manfaat bilateral bagi kedua negara.

Dalam waktu dekat, Pybus berjanji melaporkan hasil pertemuan dengan Panglima TNI kepada Panglima Komando militer AS di Asia Pasifik (US PACOM) agar segera ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang akan dilakukan, khususnya dalam rangka peningkatan daya mampu Satuan Khusus TNI meliputi Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Korpaskhas TNI AU dalam penanggulangan terorisme.

Satuan Khusus TNI telah banyak menjalin kerja sama denagn pasukan serupa dari berbagai negara, termasuk Kopassus.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti, menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.

Padahal pascapencabutan embargo militer itu AS telah membuka kembali kerja sama International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), maupun Defence Export dengan Indonesia.

Indonesia seharusnya mampu menjadi penghasil ikan terbesar di Dunia

Mengutip dari diskusi Bisnis dan Investasi Departemen Dirjen Perikanan dan Kelautan Viktor Nikijulu di Gorontalo yang menargetkan tahun pada tahun 2015 menjadi produsen ikan terbesar di dunia, saya merasa tidak mungkin bagi bangsa kita, atau bahkan bisa dikatakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Meskipun ini bukan perkara mudah tapi tidak berarti sulit untuk mewujudkan sesegera mungkin target yang ingin dicapai itu.

Sebagai negara dengan lahan luas dan laut di luar lokasi yang sangat strategis didukung oleh Sumber Daya Alam melimpah, tentu saja tidak mengejutkan bahwa negara-negara lain yang bersaing untuk menjarah hasil laut Indonesia tercinta baik pemain ilegal atau bisnis yang berinvestasi di sektor perikanan dan kelautan kekasihku Indonesia. Dan sangat mengejutkan bagi kita atau negara lain melihat kenyataan. Ada apa yang sampai ini terjadi?.

Pertama kita harus mencari masalah yang menghambat realisasi itu dan kemudian memberikan solusi terbaik untuk menangani hal ini. Ada beberapa faktor penting yang saya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Hukum
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi
4. Bahan bakar
5. Keamanan