Israel Tolak Syarat Perundingan Langsung

JERUSALEM, KOMPAS.com - Para pejabat Israel, Senin, menolak setiap prasyarat menjelang satu undangan internasional bagi perundingan langsung dengan Palestina yang menyerukan pembekuan penuh pembangunan permukiman.

Pernyataan-pernyataan mereka muncul saat Washington tampaknya hampir mencapai kesepakatan bagi dimulainya kembali perundingan-perundingan langsung setelah berbulan-bulan diplomasi ulang alik yang sejauh ini gagal meyakinkan Palestina untuk melakukan perundingan langsung. "Israel siap memulai perundingan-perundingan langsung segera, tetapi tanpa prasyarat-prasyarat," kata seorang pejabat Israel kepada AFP.

"Namun Palestina, yang kehilangan waktu yang berharga karena menolak dimulainya kembali kontak-kontak langsung ini, akan mengajukan segala masalah yang mereka ingin bicarakan di meja perundingan," katanya.

Kelompok kuartet diplomatik, yang terdiri atas Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia, diperkirakan akan mengumumkan untuk mengundang kedua pihak memulai kembali perundingan langsung yang terhenti akhir tahun 2008.

Palestina mengatakan, pihaknya akan mengikuti satu pernyataan kelompok empat (kuartet) yang dikeluarkan di Moskow, Maret, yang menyerukan Israel menghentikan pembangunan permukiman dan dilakukan perundingan langsung untuk mengantar pada satu perjanjian perdamaian akhir dalam dua tahun. Mereka menolak tekanan AS selama beberapa bulan untuk memulai kembali perundingan, dengan menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak serius bagi pembentukan sebuah negara Paletina di tanah-tanah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967.

Palestina Minggu malam bertemu dengan wakil utusan AS George Mitchell, David Hale, untuk membicarakan draf akhir pernyataan itu.

"Ada kemajuan sampai pada masalah ini," kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina kepada AFP menyusul perundingan-perudingan di kota Ramallah, Tepi Barat. "Sikap resmi Palestina akan diumumkan ke publik setelah pernyataan Quartet."

Israel berulang-ulang menyerukan perundingan langsung tetapi menolak penghentian sepenuhnya kegiatan permukiman, yang dianggapnya satu "prasyarat" tetapi menurut Palestina ini adalah bagian dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kehadiran sekitar 500.000 warga Israel di lebih dari 120 permukiman yang tersebar di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem timur, adalah salah satu dari masalah-masalah yang paling mengganjal dalam konflik yang berlangsung puluhan tahun itu.

Media Israel melaporkan bahwa satu forum tujuh anggota penting kabinet telah memutuskan akan menolak pernyataan kuartet, yang mungkin menyerukan Israel memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman di Tepi Barat, yang akan berakhir September, selama 10 bulan lagi.

Palestina menolak pembekuan sebagian itu sebagai tidak memadai karena tidak termasuk di Jerusalem timur yang berpenduduk mayoritas warga Arab yang Israel rebut tahun 1967 dan dicaplok menjadi ibu kotanya. Palestina menganggap Jerusalem timur sebagai ibu kota negara mereka kelak.

AS sedang berusaha dalam 18 bulan belakangan ini untuk memulai kembali proses perdamaian, yang menganggap sebagai tujuan penting kebijakan luar negeri yang akan membantu memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim. Kedua pihak memulai perundingan tidak langsung yang ditengahi AS, Mei, setelah perundngan tatap muka pertama gagal ketika Israel melacarakan serangan tiga pekan di Gaza, pada Desember 2008 dalam usaha menghentikan serangan roket para pejuang Hamas dari wilayah itu.

Hamas, yang bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi itu, memperingatkan Abbas agar tidak melakukan perundingan dengan Israel termasuk dalam satu pernyataan akhir pekan, yang ditandatangani 10 kelompok garis keras lainnya yang berpangkalan di Suriah.